Sudirman Said Tekankan Tanggung Jawab Mengungkap Kecurangan
lareddepathways – Sudirman Said, Co-Captain Timnas AMIN, memberikan tanggapan atas instruksi Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar segala bentuk kecurangan pemilu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman menekankan bahwa melaporkan kecurangan adalah bagian dari kewajiban moral mereka kepada masyarakat.
“Dengan adanya saksi di lapangan, kami menemukan berbagai hal yang perlu diungkap. Ini bukan sekadar kepatutan formal, tetapi sebuah tanggung jawab yang kami emban untuk publik,” ujar Sudirman saat berbicara di sekretariat Timnas AMIN.
Kecurangan Pemilu: Lebih dari Sekadar Tugas Bawaslu
Sudirman menegaskan keyakinannya bahwa mengungkapkan kecurangan tidak hanya merupakan kewajiban institusional, tetapi juga suara dari masyarakat yang harus didengar. Menurutnya, Bawaslu sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kecurangan yang ada.
“Masyarakat mendukung kami, dan ketika ada indikasi suara mereka dirampas, kami merasa perlu untuk mengangkat isu ini kembali sebagai wujud pertanggungjawaban kami. Kehadiran saksi dan Bawaslu bukan berarti masalah ini selesai,” terang Sudirman.
Pemilu Harus Dijaga oleh Semua Pihak
Sudirman juga menyatakan bahwa pentingnya semua pihak penyelenggara pemilu mendapat pengingat konstan. Timnas AMIN sendiri, katanya, secara proaktif mengirimkan surat tentang setiap temuan kecurangan kepada lembaga penyelenggara pemilu.
“Kami telah menyampaikan setiap temuan melalui surat-menyurat karena publik berhak tahu. Ini adalah cara kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlupakan,” tambahnya.
Presiden Jokowi: Laporkan Bukti Kecurangan
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerukan kepada semua pihak untuk tidak sekadar menuduh kecurangan tanpa bukti dalam Pilpres 2024. Jokowi menekankan pentingnya membawa bukti kecurangan ke Bawaslu dan MK.
“Jika ada bukti kecurangan, saya sarankan untuk melaporkannya ke Bawaslu dan MK,” ujar Jokowi saat acara di JIExpo Kemayoran.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa banyaknya saksi di TPS dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu, seharusnya dapat mencegah kecurangan.
“Dengan banyaknya saksi di TPS, diharapkan dapat mengurangi peluang kecurangan. Namun, jika tetap ditemukan, sudah ada mekanisme yang terstruktur untuk melaporkannya,” tutur Jokowi.
Kesimpulan
Sudirman Said dari Timnas AMIN menanggapi seruan Presiden Joko Widodo tentang penanganan dugaan kecurangan pemilu dengan menegaskan komitmen mereka untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran di hadapan publik. Presiden Jokowi sendiri telah menekankan bahwa adanya saksi di setiap TPS dan lembaga pengawas seperti Bawaslu harusnya meminimalisir kecurangan dan menyerukan untuk menggunakan jalur yang tepat jika menemukan bukti kecurangan. Dialog antara pemerintah dan pihak-pihak terkait menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
