lareddepathways – Jakarta: Terkait dengan isu yang menyebar bahwa Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) setiap polda diperintahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilpres 2024, Polri telah memberikan konfirmasi resmi. Informasi yang awalnya diungkap oleh politisi PDIP, Henry Yosodiningrat, dan tersebar dalam bentuk video viral di media sosial, telah ditanggapi dan ditepis.
Pernyataan Polri Mengenai Isu yang Beredar
- Konfirmasi Hoax: Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoax.
- Prinsip Netralitas: Polri mengulangi komitmennya pada netralitas selama proses Pemilu, baik pilpres maupun pileg.
Penanganan Informasi Palsu
- Kewaspadaan Menjelang Pemilu: Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap penyebaran hoax yang meningkat menjelang hari pemilihan.
- Ajakan Bijak Bermedia: Irjen Sandi mengajak masyarakat untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Fokus Utama Polri
- Mengamankan Pemilu: Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pihak terkait guna menjamin pemilu yang aman, damai, dan bermartabat.
Detail Hoax yang Disanggah oleh Polri
Dalam diskusi forum, Henry Yosodiningrat menyampaikan poin-poin yang ia klaim sebagai perintah dari Kapolri untuk Dirbinmas. Ia meminta konfirmasi dari Kapolri jika informasi tersebut tidak akurat. Henry menyatakan kesediaannya untuk menjawab panggilan dari Bareskrim Polri atau Kapolri terkait informasi yang ia sebarkan.
Isu yang Dibantah
-
Penggunaan Fungsi Binmas untuk Pemenangan Pemilu: Klaim tentang Binmas Polri yang digunakan sebagai alat pemenang pemilu.
-
Pemanfaatan Tempat Ibadah: Tuduhan pemakaian tempat ibadah untuk mengonsolidasi suara bagi paslon tertentu.
-
Instruksi kepada Da’i Kamtibmas: Isu tentang penyediaan HP dan modem dengan simcard internasional untuk da’i kamtibmas.
-
Permintaan Dana kepada BUJP: Dugaan tentang permintaan dana untuk kegiatan pemilu dari pengusaha jasa pengamanan.
Polri telah menegaskan bahwa semua klaim tersebut tidak berdasar dan mengingatkan publik untuk mengedepankan sikap kritis terhadap informasi yang diterima, khususnya yang dapat memprovokasi ketidakstabilan atau merusak reputasi lembaga selama periode kritis pemilu.
