lareddepathways.com – Dalam laporan terbaru dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), telah teridentifikasi bahwa defisiensi dalam penyediaan transportasi umum antarkota dan antardaerah merupakan faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan kegiatan travel ilegal di Indonesia, khususnya selama musim mudik Lebaran. Tragedi kecelakaan yang terjadi di KM 58 Tol Cikampek, di mana sebuah kendaraan Gran Max terlibat dan terbakar, telah memberikan bukti tambahan atas eksistensi masalah ini.
Kajian MTI tentang Kebutuhan Layanan Transportasi di Area Pedesaan
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Bapak Djoko Setijowarno, berdasarkan studi lapangan yang dilakukan, menyatakan bahwa penghapusan layanan bus di area rural telah menciptakan kevakuman yang dimanfaatkan oleh operator travel ilegal. Kajian ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap travel ilegal tidak hanya meningkat pada saat Lebaran tetapi juga berlangsung secara konsisten sepanjang tahun.
Kritik Terhadap Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memenuhi Standar oleh Travel Ilegal
Selain itu, Bapak Djoko Setijowarno mengkritik penggunaan jenis kendaraan seperti Gran Max yang dianggap tidak memadai untuk keperluan travel karena kurangnya aspek kenyamanan untuk penumpang. Beliau menekankan bahwa kendaraan seperti Hiace dan Elf lebih sering digunakan oleh operator travel resmi dan cenderung lebih sesuai untuk kegiatan tersebut.
Saran MTI untuk Penanganan Masalah Travel Ilegal
Sebagai respons terhadap masalah ini, MTI merekomendasikan pembenahan sistemik pada layanan transportasi umum, seperti perbaikan layanan transportasi antarkota yang mengadopsi model TransJakarta. Rekomendasi ini bertujuan untuk menyediakan alternatif yang aman, nyaman, dan sesuai regulasi, sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat pada travel ilegal.
Laporan MTI menegaskan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan mengurangi insiden terkait travel ilegal. MTI menyerukan kepada pihak berwenang untuk mendukung upaya ini dengan implementasi kebijakan yang fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
