lareddepathways – Jakarta: Jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan penjara selama 11 tahun dan 5 bulan terhadap Dadan Tri Yudianto atas keterlibatannya dalam kasus korupsi. Tuntutan ini diajukan setelah jaksa menilai Dadan terbukti menerima suap sebesar Rp 11,2 miliar yang terkait dengan manipulasi perkara di Mahkamah Agung (MA), bekerja sama dengan Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan.
Tuntutan Jaksa
- Tuntutan Penjara: Dadan Tri Yudianto dituntut hukuman penjara yang signifikan karena terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- Denda: Selain tuntutan penjara, Dadan juga diminta untuk membayar denda Rp 1 miliar, dengan konsekuensi pidana badan tambahan jika denda tidak dibayar.
Pertimbangan Jaksa
- Faktor Memberatkan: Perbuatan Dadan dinilai telah merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung dan sikap Dadan yang berbelit-belit saat memberikan keterangan.
- Faktor Meringankan: Satu-satunya hal yang dianggap meringankan adalah kenyataan bahwa Dadan belum pernah dihukum sebelumnya.
Dakwaan
- Pelanggaran Hukum: Dadan divonis bersalah menurut Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
- Kasus Suap: Dadan dan Hasbi Hasan diduga telah menerima suap dari Heryanto Tanaka, terkait kasus di MA, untuk memastikan putusan kasasi dan kepailitan sesuai keinginan Heryanto.
Keputusan Pengadilan
- Putusan Kasasi: Majelis hakim yang mengadili perkara kasasi nomor 326K/Pid/2022 akhirnya menghukum Budiman Gandi Suparman selama 5 tahun penjara, yang merupakan keputusan yang diinginkan oleh Heryanto Tanaka.
Implikasi Hukum
- Pelanggaran: Akibat tindakannya, Dadan dihadapkan pada pelanggaran berlapis dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, mengindikasikan seriusnya tuduhan yang dihadapinya.
Tuntutan yang diajukan terhadap Dadan Tri Yudianto menggarisbawahi respons keras penegak hukum terhadap kasus korupsi, khususnya yang melibatkan lembaga peradilan tinggi seperti Mahkamah Agung. Penuntutan kasus ini juga menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menjaga integritas lembaga keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
